Pelaporan ITR 2, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mengumumkan bahwa formulir ITR-2 (Income Tax Return 2) kini sudah tersedia secara online bagi para wajib pajak untuk pelaporan tahun pajak terbaru. Langkah ini merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem perpajakan nasional sekaligus memberikan kemudahan akses dan efisiensi dalam pelaporan pajak bagi individu yang memiliki sumber pendapatan lebih kompleks.
ITR-2 di tujukan bagi individu serta Hindu Undivided Families (HUF) yang tidak memiliki pendapatan dari bisnis atau profesi tetapi memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Misalnya dari gaji, rumah sewa, bunga deposito, capital gain, hingga pendapatan luar negeri. Dengan hadirnya sistem daring (e-filing), pelaporan kini dapat di lakukan dari rumah tanpa perlu mengunjungi kantor pajak secara langsung.
Sistem ini juga telah di perbarui agar lebih ramah pengguna, terutama dalam hal navigasi antar halaman, pengisian data secara otomatis dari sistem informasi keuangan (jika wajib pajak menyetujui integrasi data), serta konfirmasi real-time atas penghitungan kewajiban pajak yang harus di bayar. Pemerintah memberikan jaminan bahwa semua informasi yang di input akan di enkripsi dan di lindungi oleh protokol keamanan digital tingkat tinggi.
Pelaporan ITR 2 pajak merupakan kewajiban yang di atur dalam Undang-Undang dan keterlambatan atau kesalahan dalam pengisian dapat di kenakan sanksi administratif. Dengan sistem online ITR-2 yang baru, DJP mengajak semua warga negara yang tergolong wajib pajak dalam kategori ini untuk segera melaporkan pendapatannya sebelum tenggat waktu pelaporan yang biasanya jatuh pada 31 Juli setiap tahun.
Fitur-Fitur Baru Pelaporan ITR-2 Online: Lebih Cerdas, Aman, Dan Otomatis terbaru di rancang dengan pendekatan user-centric, yang berarti memudahkan siapa saja—baik yang awam pajak maupun akuntan profesional—untuk melakukan pelaporan secara mandiri. Fitur-fitur baru yang di sematkan pada sistem ini di kembangkan berdasarkan evaluasi dari masukan wajib pajak tahun-tahun sebelumnya yang merasa bahwa ITR-2 lebih rumit di banding formulir lain seperti ITR-1 atau ITR-4.
Salah satu fitur utama adalah pre-filled data yang memungkinkan sistem secara otomatis mengisi kolom tertentu berdasarkan data yang di miliki DJP, seperti informasi pemotongan pajak dari pihak ketiga (TDS), bunga tabungan, laporan capital gain dari penyedia sekuritas, serta data properti yang telah terdaftar. Pengguna cukup meninjau dan mengonfirmasi keakuratan data tersebut sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.
Selain itu, hadir pula fitur validasi instan, yang akan memberi peringatan apabila ada ketidaksesuaian data atau kelalaian pengisian. Sistem tidak akan mengizinkan pengajuan jika terdapat kolom yang masih kosong atau angka yang tidak sesuai logika finansial. Ini di maksudkan untuk mencegah kesalahan pengisian yang berujung pada denda atau audit lebih lanjut.
Fitur keamanan juga di tingkatkan dengan penggunaan autentikasi dua faktor (2FA) saat login dan pengajuan akhir. Ini memberikan perlindungan tambahan terhadap upaya peretasan data pajak yang bersifat sangat pribadi dan sensitif. Pengguna akan menerima OTP melalui email dan/atau nomor ponsel yang terdaftar sebelum dapat mengakses formulir.
Dalam rangka mendukung transisi digital ini, DJP juga menyediakan pusat bantuan online 24/7, termasuk chat dengan agen virtual, panduan video, dan webinar pelatihan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua wajib pajak dapat menjalani proses pelaporan tanpa kebingungan. Proses digitalisasi pajak ini merupakan bagian dari visi jangka panjang pemerintah untuk menciptakan ekosistem pajak yang transparan, real-time, dan partisipatif.
Siapa Saja Yang Wajib Melapor Menggunakan ITR-2? Pahami Kategori Dan Syaratnya, tidak semua orang wajib menggunakan formulir ITR-2. Formulir ini secara khusus di tujukan untuk individu dan Hindu Undivided Family (HUF) yang tidak memiliki pendapatan dari bisnis atau profesi, namun memiliki penghasilan dari beberapa sumber lain. Pemerintah membaginya dalam beberapa kategori wajib pajak yang perlu di pahami sebelum memilih formulir yang tepat.
Kategori pertama adalah pegawai negeri maupun swasta yang selain menerima gaji, juga memperoleh penghasilan tambahan dari bunga simpanan, sewa rumah, atau investasi saham. Misalnya, seorang manajer di perusahaan swasta yang memiliki dua properti, satu di antaranya di sewakan, dan juga berinvestasi di pasar modal, maka ia harus menggunakan ITR-2.
Kategori kedua adalah individu yang memperoleh capital gain, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dari penjualan aset seperti saham, properti, atau obligasi. Capital gain ini termasuk jenis penghasilan yang tidak tercakup dalam formulir ITR-1.
Kategori ketiga mencakup individu yang memiliki pendapatan dari luar negeri, termasuk gaji. Bunga dari rekening luar negeri, atau properti luar negeri yang di sewakan. Karena adanya aspek pajak internasional, mereka wajib mengisi ITR-2 untuk memastikan. Semua pendapatan dilaporkan secara akurat dan sesuai perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).
Wajib pajak juga harus mengisi ITR-2 jika menjadi direktur perusahaan atau memiliki saham di perusahaan yang tidak terdaftar di bursa saham. Ini bagian dari upaya pemerintah mendeteksi potensi penghindaran pajak dan memperluas basis data pemilik entitas korporasi.
Adapun individu yang memiliki penghasilan dari bisnis kecil atau profesi seperti dokter, pengacara, pedagang, dan freelancer. Tidak di perbolehkan menggunakan ITR-2 dan harus memilih ITR-3 atau ITR-4 tergantung skema pelaporan yang di gunakan.
Kesesuaian formulir dengan jenis penghasilan sangat penting untuk menghindari audit mendalam dari DJP. Oleh karena itu, pengguna di sarankan untuk membaca panduan kategori wajib pajak secara menyeluruh. Atau berkonsultasi dengan konsultan pajak bersertifikat sebelum memutuskan untuk mengajukan ITR-2.
Tenggat Waktu, Sanksi, Dan Imbauan DJP: Hindari Denda Dengan Pelaporan Lebih Awal telah menetapkan batas akhir pelaporan pajak. Untuk wajib pajak individu adalah tanggal 31 Juli setiap tahun untuk tahun fiskal sebelumnya. Bagi wajib pajak yang di wajibkan menggunakan ITR-2, ketepatan waktu menjadi sangat penting karena kompleksitas data yang harus di siapkan.
Pemerintah mengimbau agar tidak menunggu hingga akhir bulan karena potensi gangguan sistem. Antrean panjang online, serta kemungkinan ketidaksesuaian data yang perlu di klarifikasi lebih lanjut. Mengisi lebih awal juga memberi ruang waktu untuk melakukan koreksi jika terjadi kesalahan input, sebelum tenggat di tutup.
Jika pelaporan di lakukan setelah tenggat waktu, maka wajib pajak akan dikenai denda administratif yang besarannya bervariasi. Mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp10.000.000 tergantung tingkat keterlambatan dan potensi pelanggaran. Selain itu, keterlambatan juga berisiko menyebabkan munculnya bunga keterlambatan pembayaran serta pengawasan tambahan dari petugas pajak.
Dalam kasus pelaporan yang tidak sesuai atau manipulatif, DJP memiliki kewenangan untuk melakukan audit. Pemeriksaan mendalam, serta mengenakan sanksi pidana jika ditemukan unsur kesengajaan. Oleh sebab itu, transparansi dan kejujuran dalam pelaporan menjadi kunci utama.
Untuk mendukung proses ini, DJP telah mengeluarkan jadwal kampanye edukasi pajak. Di berbagai kota dan secara daring melalui media sosial serta kanal video. Imbauan disampaikan agar semua masyarakat yang masuk kategori ITR-2. Segera melakukan pelaporan, terutama jika memiliki penghasilan dari luar negeri atau transaksi sekuritas dalam jumlah besar.
Masyarakat juga diingatkan agar waspada terhadap pihak ketiga tidak resmi yang menawarkan. Jasa pelaporan dengan biaya tinggi atau janji pengembalian pajak instan. Selalu gunakan platform resmi DJP atau mitra resmi yang telah mendapatkan akreditasi untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan data pribadi.
Dengan sistem yang kini telah tersedia secara online, pemerintah optimis bahwa jumlah pelaporan pajak akan meningkat. Dan lebih akurat, sekaligus mendukung penerimaan negara secara adil dan berkelanjutan dengan Pelaporan ITR 2.
