FDA AS kembali memperketat pengawasan terhadap produk impor dari sektor perikanan dan pertanian tropis. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (Food and Drug Administration/FDA) mengumumkan penerapan persyaratan baru untuk ekspor udang, rempah-rempah, serta bahan pangan laut dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Washington memperkuat keamanan pangan domestik dan melindungi konsumen dari potensi kontaminasi mikrobiologis maupun residu bahan kimia.
Dalam peraturan baru yang berlaku mulai kuartal pertama tahun 2026, FDA mewajibkan semua eksportir untuk menyertakan sertifikat kepatuhan sistem keamanan pangan terintegrasi (Integrated Food Safety Compliance Certificate/IFSCC). Sertifikat tersebut harus di keluarkan oleh lembaga akreditasi yang di akui FDA dan membuktikan bahwa proses produksi, pengolahan, serta pengemasan produk telah memenuhi standar “zero contamination” untuk bahan kimia berbahaya, logam berat, dan mikroba patogen.
Selain itu, setiap pengiriman wajib melalui uji laboratorium independen di negara asal, dan hasil pengujian tersebut harus di unggah ke sistem elektronik FDA sebelum izin ekspor di terbitkan. Artinya, produk seperti udang beku, lada, pala, kayu manis, dan rempah lainnya dari Indonesia tidak lagi cukup dengan sertifikasi BPOM atau Kementerian Kelautan dan Perikanan saja, tetapi juga harus mendapat verifikasi dari lembaga internasional yang di akui FDA.
Langkah ini di ambil menyusul serangkaian temuan dalam dua tahun terakhir di mana beberapa produk udang impor dari Asia Tenggara di nyatakan mengandung residu antibiotik di atas ambang batas. Beberapa batch juga terdeteksi membawa bakteri Salmonella dan Vibrio parahaemolyticus yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.
FDA AS menegaskan bahwa regulasi baru ini bukan bentuk proteksionisme, melainkan upaya menciptakan sistem perdagangan pangan yang lebih aman dan transparan. Mereka mengklaim, kebijakan tersebut justru membuka peluang bagi negara berkembang untuk meningkatkan daya saing produk ekspor dengan standar global yang lebih tinggi.
Dampak Langsung Bagi Industri Udang Dan Rempah Indonesia merupakan salah satu eksportir utama udang dan rempah tropis ke pasar Amerika Serikat. Nilai ekspor udang nasional mencapai lebih dari US$ 2,1 miliar pada tahun 2024, sementara ekspor rempah seperti lada, pala, dan kayu manis menyumbang hampir US$ 1 miliar dalam periode yang sama. Oleh karena itu, kebijakan baru FDA ini memiliki implikasi besar terhadap ribuan pelaku usaha, mulai dari petambak kecil hingga eksportir besar yang berorientasi pasar Amerika.
Dari sisi teknis, banyak unit pengolahan hasil laut (UPI) di Indonesia yang masih belum memiliki fasilitas pengujian mikrobiologi berstandar internasional. Proses sertifikasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) yang sebelumnya menjadi standar utama ekspor, kini di anggap belum cukup oleh FDA. Untuk memenuhi persyaratan baru, pelaku usaha perlu melakukan modernisasi fasilitas, membangun sistem traceability digital, serta memperkuat laboratorium uji bahan baku.
Beban biaya yang timbul juga cukup besar. Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) memperkirakan biaya tambahan mencapai Rp 150–200 juta per perusahaan per tahun untuk audit.
Sementara itu, sektor rempah juga menghadapi tantangan serupa. Komoditas seperti lada dan pala rentan terhadap kontaminasi aflatoksin dan residu pestisida. FDA menuntut kadar aflatoksin tidak melebihi 10 mikrogram per kilogram, standar yang lebih ketat di bandingkan batas maksimal 15 mikrogram yang selama ini di terapkan di Indonesia. Hal ini menuntut petani untuk mengubah metode pascapanen, terutama dalam proses pengeringan dan penyimpanan.
Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggelar beberapa pertemuan dengan eksportir untuk merumuskan strategi penyesuaian. Salah satu opsi yang tengah di bahas adalah pembentukan “National Compliance Center”, yaitu pusat sertifikasi terpadu yang di akreditasi oleh FDA agar proses pemeriksaan bisa di lakukan di dalam negeri tanpa harus mengirim sampel ke laboratorium luar negeri.
Tanggapan Pemerintah Dan Strategi Mitigasi Nasional merespons cepat kebijakan baru tersebut. Dengan membentuk Satuan Tugas Nasional Penyesuaian Ekspor Udang dan Rempah ke AS (Satgas EUSA). Satgas ini melibatkan lintas kementerian—antara lain Kementerian Perdagangan, KKP. Kementerian Pertanian, BPOM, serta Kementerian Luar Negeri—untuk menyusun peta jalan adaptasi nasional.
Menteri Perdagangan menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan semua pelaku usaha. Mendapatkan fasilitasi teknis dan finansial agar dapat menyesuaikan diri dengan persyaratan FDA tanpa mengorbankan daya saing ekspor. Pemerintah juga akan mempercepat modernisasi. Laboratorium pangan nasional agar hasil uji dari Indonesia diakui secara internasional.
Selain itu, pemerintah tengah menjajaki nota kesepahaman (MoU) dengan FDA untuk mengakui sistem jaminan mutu Indonesia sebagai “equal system”, yang memungkinkan proses sertifikasi dilakukan secara mutual recognition. Jika kesepakatan ini tercapai, eksportir Indonesia tidak perlu lagi menanggung biaya sertifikasi ganda yang mahal.
Langkah lain yang diambil adalah memperkuat edukasi dan pendampingan bagi petambak, petani rempah, dan industri kecil. Melalui program “Seafood Upgrading Indonesia”, KKP menargetkan 200 unit pembenihan dan pengolahan udang. Di Jawa Timur, Lampung, dan Sulawesi dapat mengantongi sertifikasi internasional dalam dua tahun ke depan.
Sementara di sektor rempah, Kementan meluncurkan program “Spice Integrity Program” yang fokus. Pada peningkatan kualitas pascapanen dan pengendalian kontaminan. Program ini melibatkan kolaborasi antara lembaga riset, koperasi petani, dan eksportir besar. Untuk memastikan setiap batch ekspor memiliki standar kualitas yang konsisten.
Namun demikian, tantangan tetap besar. Banyak petani rempah skala kecil belum memiliki akses ke fasilitas penyimpanan modern atau pengeringan tertutup. Tanpa intervensi pemerintah yang konkret, risiko gagal ekspor akan meningkat. Karena itu, para ahli menekankan pentingnya pendekatan inklusif agar kebijakan adaptasi. Tidak hanya menguntungkan pemain besar, tetapi juga memberdayakan pelaku usaha kecil di hulu rantai pasok.
Implikasi Ekonomi Dan Masa Depan Ekspor Indonesia Ke Pasar Amerika ini jelas akan menimbulkan efek jangka pendek. Yang menekan industri, tetapi dalam jangka panjang berpotensi menjadi katalis bagi reformasi besar sistem ekspor Indonesia. Jika berhasil di adaptasi, Indonesia bisa menjadi salah satu negara. Dengan sistem jaminan mutu ekspor pangan paling tangguh di Asia Tenggara.
Dari sisi ekonomi, penyesuaian standar di perkirakan menimbulkan penurunan ekspor sementara sebesar 5–8% pada tahun pertama penerapan. Namun, peningkatan nilai tambah dari produk bersertifikat global dapat mengompensasi kerugian tersebut dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Produk berlabel “FDA-Certified Sustainable Seafood” misalnya, memiliki harga jual 10–15% lebih tinggi di pasar Amerika.
Para ekonom menilai, peluang jangka panjang justru terbuka lebar. Ketika sistem pengawasan Indonesia telah diakui dunia, negara ini dapat memperluas akses ekspor ke pasar Eropa. Dan Timur Tengah yang juga tengah memperketat regulasi keamanan pangan.
Dari sisi geopolitik perdagangan, langkah FDA juga menegaskan arah baru globalisasi: standar kualitas menjadi alat diplomasi ekonomi. Negara yang mampu menyesuaikan diri akan bertahan dan bahkan unggul dalam perdagangan dunia, sementara yang gagal akan terpinggirkan.
Untuk itu, kolaborasi lintas sektor menjadi mutlak. Pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat harus. Membangun ekosistem ekspor yang modern, efisien, dan berdaya saing tinggi. Reformasi ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap Amerika, tetapi juga tentang. Membangun reputasi Indonesia sebagai pemasok pangan tropis yang aman, berkualitas, dan bertanggung jawab.
Dengan komitmen nasional yang kuat dan dukungan kebijakan yang adaptif, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya bertahan di tengah. Perubahan regulasi global, tetapi juga menjadi pemimpin baru dalam perdagangan pangan berkelanjutan dunia dengan FDA AS.
