Hak Asasi Manusia Menuduh Meta Membatasi Pidato Pro-Palestina Karena Berulang Kali Menghapus Atau Membatasi Konten Yang Mendukung Palestina. Maka kelompok ini telah menuduh platform Meta yang berulang kali membatasi atau menghapus konten yang mendukung Palestina. Walaupun konten itu tidak melanggar aturan sosial media tersebut. Laporan itu memunculkan kekhawatiran tentang contoh konten “damai” pro-Palestina.
Berdasarkan dari laporan yang sudah di hapus oleh Meta walaupun tidak melanggar kebijakan apapun. Kelompok ini juga meminta platform Meta agar mengubah atau memberikan lebih banyak informasi mengenai kebijakan dan juga keputusan moderasi. Sehingga hal ini juga termasuk permintaan penghapusan oleh pemerintah. Dan saat Meta membuat pengecualian yang layak untuk di beritakan untuk membiarkan konten yang di rasa melanggar kebijakan mereka.
“Meta harus memberikan izin ekspresi yang di lindungi mengenai pelanggaran dan juga gerakan politik, di media sosial” kata kelompok ini dalam laporan tersebut. Maka mereka mendesak agar Meta secara konsisten mampu menegakkan kebijakannya bagi seluruh pengguna platformnya. Tetapi Hak Asasi Manusia ini menjelaskan karakter luas atas konten yang telah di hapus.
Sehingga mereka memberikan rincian tentang ratusan konten yang di katakan sudah di hapus atau di batasi dan tak bisa melakukan tangkapan layar. Dan kelompok ini juga mengatakan kalau mereka telah mengidentifikasi lebih dari 1.000 konten pro-Palestina yang di katakan tak melanggar aturan Meta.
Namun tetap di batasi atau di hapus selama bulan Oktober dan bulan November tahun 2023. Maka itu termasuk konten dengan memperlihatkan gambar orang yang terluka atau meninggal dunia di rumah sakit Gaza. Sehingga akibat dari komentar yang berisi Free Palestine dan Stop Genoside Meta membatasi postingan tentang Palestina Hak Asasi Manusia.
Hak Asasi Manusia Tidak Bisa Melindungi Kebebasan Berpendapat
Meta mengatakan dalam sebuah wawancara kalau laporan dari kelompok Hak Asasi Manusia Tidak Bisa Melindungi Kebebasan Berpendapat terkait konflik Israel-Palestina. Maka “Laporan ini juga mengabaikan realitas penegakan pada kebijakan kami secara global selama terjadinya konflik yang bergerak secara cepat. Sehingga begitu terpolarisasi dan juga intens, ini menjadi penyebab meningkatnya konten yang di laporkan pada kami” kata Meta.
Dalam wawancara yang di berikan oleh juru bicara Meta yaitu Ben Walters. Dan “Kebijakan kami telah di rancang agar bisa memberikan suara pada semua orang dan sekaligus menjaga media sosial kami agar tetap aman”. Sehingga “Kami dengan mudah telah mengakui kalau kami membuat kesalahan yang dapat menjadikan orang frustasi. Tetapi kami secara sistematis dan sengaja memihak suara tertentu adalah perbuatan yang salah.
Dengan mengklaim kalau 1.000 contoh dari banyaknya konten yang di posting tentang perang merupakan bukti ‘sensor sistemik’. Maka hal ini mungkin dapat menjadi berita utama yang bagus. Tetapi hal tersebut tidak membuat klaim itu menjadi kurang menyesatkan. Tambahnya dalam pernyataan tersebut. Dan pengawasan yang sedang di langsungkan terhadap moderasi mengenai konflik bersenjata hanyalah pengawasan terbaru yang sedang di hadapi Meta dan juga perusahaan media sosial lainnya.
Hal ini juga menyusul keputusan dari Dewan Pengawas Meta awal minggu ini, yang telah membatalkan keputusan awal dari perusahaan agar menghapus dua postingan. Dan mengenai konflik yang menurut dewan itu memperlihatkan informasi penting mengenai penderitaan manusia dari kedua sisi.
Sehingga kritik itu muncul setelah platform Meta dan juga platform lainnya menerima kecaman di awal konflik. Karena mereka telah gagal menghapus postingan yang berpotensi menyesatkan atau membahayakan.
Konflik Yang Sangat Kontroversial
Tantangan yang lain adalah Konflik Yang Sangat Kontroversial di mana tidak selalu ada kesepakatan mengenai kerugian yang di maksud. Misalnya ada laporan pada hari Kamis dari kelompok yang mengkritik penghapusan beberapa komentar dan konten, dengan slogan yang bertuliskan “dari sungai ke laut Palestina akan bebas” oleh platform Meta.
Ungkapan tersebut yang membuat sebagian masyarakat di lihat seperti seruan untuk negara Palestina dan Israel hidup berdampingan dengan satu sama lain. Tetapi ada pula yang melihatnya seperti antisemit, anti-Israel yang berpotensi melakukan tindakan kekerasan. Sehingga kelompok ini juga mempermasalahkan di masukkannya organisasi Hamas ke dalam kebijakan Individu dan Organisasi Berbahaya oleh Meta.
Hal ini di dasari dari penetapan kelompok itu oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai sebuah organisasi teroris. Maka dari itu mereka menyatakan kalau perusahaan itu harusnya bergantung kepada “standar hak asasi manusia internasional”. Sehingga daftar Amerika Serikat mengklaim jika gerakan politik yang mempunyai sayap bersenjata, seperti Front dan Hamas terkenal untuk pembebasan Palestina.
Laporan itu menambahkan kalau platform Meta harus memperlihatkan daftar lengkap dari organisasi yang masuk kedalam kebijakan organisasi berbahaya itu. Dengan cara dari Meta dalam menerapkan kebijakan ini secara efektif telah melarang banyaknya postingan. Maka yang memberikan dukungan terhadap gerakan politik besar di Palestina. Dan mereka membisukan diskusi mengenai Israel dan Palestina.
Hamas yang harus bertanggung jawab terkait kekerasan yang terjadi selama bertahun-tahun antara penduduk Israel dan lawannya di Gaza. Maka laporan pada hari Kamis menyatakan tentang kebijakan Individu dan Organisasi berbahaya Meta, dapat di mengerti dan kebijakan itu melarang adanya hasutan untuk melakukan tindak kekerasan. Tetapi undang-undang itu juga berisi mengenai larangan atas kategori komentar yang tak jelas.
Meta Telah Memperbarui Kebijakan Individu
Pada bulan Agustus tahun 2023 lalu Meta Telah Memperbarui Kebijakan Individu dan Organisai Berbahaya, untuk memungkinkan referensi antara kelompok dan orang dalam konteks sosial dan politik. Sehingga perusahaan itu berkata kalau pihaknya juga membuat rencana untuk meluncurkan versi revisi pada kebijakan itu tahun depan. Maka setelah mereka meninjau definisi dari “pujian” kepada organisasi yang berbahaya.
Kelompok ini telah melakukan peninjauan dengan cara meminta email dari seroang pengguna Instagram dan Facebook, yang isinya berupa tangkapan layar dan juga bukti lain kalau postingan mereka di batasi atau di hapus. Sehingga laporan tersebut datang dari lebih 60 negara yang berbeda dalam berbagai bahasa terutama bahasa Inggris.
Sebagian besar laporan tersebut menyampaikan pesan yang bermacam macam sekaligus memiliki satu karakteristik yaitu ekspresi damai untuk mendukung Palestina. Maka kelompok tersebut mengatakan kalau mereka telah mengecualikan kasus. Di mana mereka tak dapat memberikan bukti klaim penghapusan yang tak bisa di benarkan. Dan bagaimana postingan itu bisa di anggap sebagai sebuah hasutan.
Untuk melakukan tindak kekerasan, permusuhan, atau diskriminasi. Sehingga salah satu kekhawatiran yang di angkat dalam laporan ini merupakan kritik mengenai ketergantungan besar platform Meta pada otomatisasi untuk memoderasi sebuah konten. Meta juga mengatakan kepada media pada bulan Oktober kalau mereka sudah mendirikan pusat operasi khusus yang di kelola oleh para ahli.
Termasuk ahli yang fasih berbahasa Arab dan Ibrani. Maka tujuannya memantau dan menanggapi situasi yang berkembang pesat saat ini. Dan mereka juga berkoordinasi dengan pemeriksa fakta pihak ketiga dalam hal ini agar tidak ada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.